Kalkulator PPh 21 dengan skema TER

Regulasi yang melandasi skema TER

Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masa pajak Januari–November. Skema ini tidak menghapus tarif progresif Pasal 17 UU PPh, melainkan menambahkannya sebagai metode pemotongan bulanan yang lebih sederhana — sementara tarif Pasal 17 tetap dipakai untuk penghitungan setahun penuh di masa pajak terakhir.

Tiga regulasi utama yang menjadi rujukan kalkulator ini:

• UU No. 7/2021 (UU HPP) — memperbarui lapisan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a, termasuk menambah lapisan ke-5 sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar/tahun.
• PP No. 58/2023 — menetapkan tarif pemotongan PPh 21 berbasis TER (Bulanan kategori A/B/C, dan Harian) sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (8) UU PPh.
• PMK No. 168/2023 — petunjuk teknis pemotongan, mencakup tabel TER lengkap, biaya jabatan/pensiun, komponen penghasilan bruto, dan tata cara rekonsiliasi masa pajak terakhir.

Tarif Efektif Rata-rata dan tujuannya

TER adalah persentase tarif yang sudah memperhitungkan secara rata-rata pengaruh PTKP dan tarif progresif Pasal 17, sehingga pemberi kerja tidak perlu menghitung biaya jabatan, PTKP, dan tarif berlapis setiap bulan. Pemotong pajak cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase TER yang sesuai dari tabel resmi.

Ada dua jenis TER:

• TER Bulanan — untuk pegawai tetap, pensiunan berkala, dan penerima penghasilan teratur lainnya. Dibagi 3 kategori (A, B, C) berdasarkan status PTKP.
• TER Harian — untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian/mingguan/borongan, dengan dua lapisan tarif saja. Jika penghasilan harian melebihi Rp2.500.000, dipakai tarif progresif Pasal 17, bukan TER Harian.

Cara menentukan kategori TER dari status PTKP

Kategori TER Bulanan ditentukan oleh status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pegawai — bukan langsung oleh besar gaji. Status PTKP sendiri ditentukan dari status pernikahan (TK = tidak kawin, K = kawin) dan jumlah tanggungan (maksimal 3).

Semakin besar PTKP (semakin banyak tanggungan), semakin rendah tarif efektif pada level gaji yang sama — sehingga dua pegawai dengan gaji bruto identik bisa dipotong PPh 21 berbeda jika status PTKP-nya berbeda. Lihat tabel lengkap TER Kategori A, B, dan C pada bagian Tabel TER Resmi di bawah.

Apa saja yang termasuk penghasilan bruto?

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk TER Bulanan adalah seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam masa pajak tersebut — tidak dipisah atau dikurangi biaya jabatan/PTKP setiap bulan (pengurang itu sudah "dibakukan" di dalam persentase TER).

Cara menghitung PPh 21 bulan Januari–November

Untuk masa pajak selain bulan terakhir, rumusnya sederhana:

Contoh: Pegawai status TK/0 (Kategori A) menerima gaji bruto Rp10.000.000/bulan. Pada tabel TER A, penghasilan Rp9.650.001–Rp10.050.000 dikenai tarif 2%. Maka PPh 21 = Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000.

Rekonsiliasi pada masa pajak terakhir

TER Bulanan tidak berlaku pada masa pajak terakhir tahun kalender (umumnya Desember, atau bulan terakhir pegawai bekerja). Pada bulan tersebut, pemberi kerja wajib menghitung ulang PPh 21 yang sesungguhnya terutang untuk satu tahun penuh memakai tarif progresif Pasal 17, lalu menguranginya dengan total PPh 21 yang sudah dipotong di bulan-bulan sebelumnya.

Penghitungan PPh 21 setahun memakai langkah berikut:

1. Penghasilan Bruto Setahun
2. Dikurangi Biaya Jabatan (5% dari bruto setahun, maksimal Rp6.000.000/tahun) dan iuran pensiun/THT yang dibayar sendiri
3. = Penghasilan Neto Setahun
4. Dikurangi PTKP sesuai status → menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5. PKP dikenakan tarif progresif Pasal 17 (lihat tabel di bawah)

Gunakan panel Rekonsiliasi Desember pada kalkulator di atas (otomatis tampil saat memilih bulan Desember) untuk menghitung estimasi ini berdasarkan data Anda.

Siapa yang menanggung PPh 21?

• Gross — PPh 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, dipotong langsung dari gaji bruto. Take-home pay = Bruto − PPh 21. Ini metode paling umum.
• Gross-up — perusahaan memberi tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang terutang, dan tunjangan ini ditambahkan ke penghasilan bruto sehingga ikut menjadi bagian dari DPP TER. Hasilnya, take-home pay karyawan sama dengan gaji yang dijanjikan secara utuh, namun beban penghasilan bruto (dan kadang tarif TER-nya) menjadi sedikit lebih tinggi karena tunjangan tersebut juga kena pajak.

PMK 168/2023 menegaskan bahwa tunjangan pajak pada skema gross-up tetap dihitung sebagai komponen penghasilan bruto dan menjadi bagian DPP TER — kalkulator ini menghitungnya secara iteratif agar tarif TER yang dipakai konsisten dengan DPP akhir.

Kesalahan umum dan catatan penting

• Pastikan status PTKP yang dipakai sesuai dengan yang tercatat di NPWP/data kepegawaian — kesalahan kategori (A/B/C) langsung mengubah tarif.
• Tarif TER berlaku untuk rentang ("lapisan"), bukan dihitung berlapis seperti tarif progresif. Seluruh penghasilan bruto dikali satu persentase yang sesuai dengan lapisan tempat ia berada.
• Bonus, THR, dan komisi yang dibayar di bulan yang sama dengan gaji ikut dimasukkan ke total bruto bulan tersebut sebelum mencari tarif TER — bukan dihitung terpisah dengan tarif sendiri.
• Kalkulator ini adalah alat bantu estimasi. Untuk pelaporan resmi (SPT Masa PPh 21/26 dan Bukti Potong), gunakan aplikasi e-Bupot 21/26 yang terintegrasi dengan DJP Online, atau berkonsultasi dengan konsultan pajak.